Dari Redaksi Salira TV,
Pada setiap kegiatan liputan jurnalistik dan atau kunjungan kerja, Wartawan Salira TV dilengkapi dengan ID Pers dan Surat Tugas yang masih berlaku, serta namanya tercantum di Box Redaksi https://salira.tv/redaksi/

Calon Narasumber, Instansi Pemerintahan, Sekolah, Pengusaha, dan Masyarakat Umum berhak untuk meminta kepada yang mengaku sebagai Wartawan Salira TV untuk menunjukkan ID Pers & Surat Tugas yang masih berlaku.

Calon Narasumber, Instansi Pemerintahan, Sekolah, Pengusaha, dan Masyarakat Umum juga berhak untuk mengambil foto close-up yang bersangkutan, dan mengkonfirmasikannya ke Nomor WhatsApp Center Salira TV di 0838-9640-3437.

Jika yang bersangkutan terbukti Bukan Wartawan Salira TV, Calon Narasumber dan juga Redaksi Salira TV dapat melaporkannya kepada Pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai kasus Pidana Pemalsuan Identitas yang merugikan Calon Narasumber dan Perusahaan Media Salira TV.
Terimakasih.

Lowongan Jadi Wartawan & Content Creator di Salira TV

Download & Install Aplikasi Salira TV ~ TV Android 24 Jam di Playstore

Pendapat Pakar Pidana, Bacaan Sidang Putusan MKDKI Tak Sesuai Prosedur dan Cacat Dimata Hukum

SALIRA TV KABUPATEN BOGOR – Bogor — Pakar Pidana Unsoed Jawa tengah, Dr. Budiono. SH.M.Hum., menyampaikan pandangan hukum terkait hasil putusan sidang kode etik kedokteran di MKDKI atas teradu kasus pelanggaran disiplin dokter, yang di lakukan oleh Dokter Alisa Nurul Muthia .Sp.PD, sebagai dokter yang praktek di RS.PMI. kabupaten Bogor.

Tindakan tersebut sehingga menyebabkan Julia Susanti ( 47) , Pasien BPJS kesehatan dengan keluhan sakit lambung meninggal dunia, selang 25 Menit setelah di berikan injeksi Omeprazole melebihi dosis secara Vena ( IV), oleh perawat Asti Lestari tanpa test alergi obat terlebih dahulu pada pasien, dan itu dilakukan atas perintah dokter”, Ucapnya. Jumat (4/8/2023).

Menurutnya Hasil Sidang Putusan Majelis disiplin kedokteran Indonesia Nomor 215/U/MKDKI/VII/2023 yang di bacakan oleh Dr. Saleh Al.Mochdar ( Anggota Majelis ), pada tanggal 24 Juli 2023 lalu di Aula RS.Dr.H.Marzoeki Mahdi Jl. Dr. Semeru no.114, Bogor Jawa barat, di nilainya belum memenuhi Alur penanganan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi nomer 1057/U/MKDKI/ VII/2018 ( 14 Point) yang sudah menjadi pedoman baku bagi MKDKI dalam menangani kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Dokter dan dokter gigi.

Dari 14 Point pedoman bagi MKDKI dalam menyelesaikan suatu kasus aduan, salah satu pointnya ( Point 9 yaitu Pemeriksaan ahli) dimana pemeriksaan ahli farmasi universitas Indonesia dari pihak pengadu yaitu Prof.Dr.Arry Yanuar.Msi. tidak di hadirkan / di periksa , Yang memberikan keterangan dampak obat yang di berikan Dr.Alisa Nurul Muthia, tidak di hadirkan / di periksa sehingga pembacaan MKDKI tidak obyektif ,Cacat Prosedur dan tidak berdasarkan Asas keadilan yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, paparnya Budiono.

Lebih lanjut, Ketua MKDKI Dr.Prasetyo Edi, haruslah obyektif sebelum membacakan putusan sidang kasus meninggalnya Julia di kamar Melati RS.PMI Bogor pada 20 April 2019 silam, yaitu dengan menghadirkan dan memeriksa saksi ahli farmasi dari Universitas Indonesia, Kemudian jika saksi ahli farmasi Universitas Indonesia tidak di periksa, Maka harus ada Penjelasan didalam beirita acara sidang ” Ujarnya.

Apa Fungsinya MKDKI menampung pengaduan pelanggaran dokter jika tiba – tiba ada pembacaan hasil putusan.itu bukan sidang untuk umum namun putusan sepihak , tegasnya.

Hal senada juga disampaikan ketua lembaga akreditasi fasilitas kesehatan Indonesia.Dr.Friedrich Max.Rumintjap, saat di Konfirmasi bahwa pemberian obat antibiotik kepada almarhumah Julia Susanti seharusnya tetap melalui test alergi obat terlebih dahulu karena pemberiannya melalui Vena , Jika tidak dilakukan , Jelas ada pelanggaran standar operasional prosedur penanganan pasien yang di lakukan dokter .

Atas dasar itu dokter dan perawat di yakini melanggar beberapa pasal yang tercantum dalam keputusan konsil kedokteran Indonesia no.17/KKI/ Kep/VIII/2006 , tentang pedoman penegakan disiplin profesi dokter sehingga menyebabkan pasien BPJS kesehatan meninggal dunia.

Semoga permasalahan cacat prosedur sidang MKDKI ini, mendapatkan Perhatian Bapak Presiden, Menteri Hukum & Ham, Menteri kesehatan. Agar sidang tersebut di ulang kembali dengan menghadirkan para saksi ahli, terlebih diharapkan lagi saksi yang kompeten dan bukan dari pihak MKDKI “. Tandasnya.

Pembacaan Hasil Sidang Keputusan MKDKI , Dinilai Pakar Hukum Pidana, Cacat Prosedur

Dr. Budiono ; Dalam Pembacaan Hasil Putusan MKDKI Dianggap Tak Penuhi Aturan

Yusron